Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur melakukan penyelidikan terkait aliran dana Bantuan Sosial (Bansos) Rp 16,9 miliar yang diterima PCNU Banyuwangi dari pemda setempat. Tiga penyelidik dari Satuan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Satsus Tipikor) Kejati Jatim diturunkan untuk melakukan serangkaian pemeriksaan, Rabu (21/2/2018).

Proses pemeriksaan diadakan di Kejaksaan Negeri Banyuwangi. Dari pagi sampai pukul 15.00 WIB, sebanyak 8 orang telah dimintai keterangan. Mereka yang dikorek keterangannya antara lain dari MWCNU Kalipuro, Cluring, Genteng, Wongsorejo, RSNU Mangir, serta Majelis Falakiyah. Rencana awal ada 18 nama yang hendak dimintai keterangan oleh kejaksaan.

Pemeriksaan yang dilakukan tim dari Kejati Jatim juga melibatkan petugas dari Kejari Banyuwangi. Proses pemeriksaan akan dilanjutkan lagi pada Kamis (22/2/2018). Sepuluh orang yang namanya terdaftar sebagai terperiksa akan dimintai keterangan. Begitu penjelasan Nurhadi, salah satu penyelidik dari Kejati Jatim yang turun ke Banyuwangi.

“Dari 18 orang yang dipanggil hanya 8 saja yang datang. Sisanya yang 10 akan menjalani pemeriksaan susulan pada esok hari, Kamis (22/2/2018),” ungkapnya kepada awak media.

Aliran dana yang ditelusuri oleh Kejati Jatim merupakan hibah dari Pemda Banyuwangi kepada PCNU pada tahun anggaran 2018. Nilai bansos yang diterima mencapai Rp 16,9 miliar dan diduga telah mengalir ke sejumlah MWCNU serta Badan Otonom (Banom) NU.

Kedatangan tim dari Kejati Jatim ini tanpa pendampingan Kejari Banyuwangi Adonis SH yang sedang menjalani cuti kerja. Pegawai Kejari yang dilibatkan dalam proses pemeriksaan dana hibah ini adalah Kasie Pidsus Sugiawan SH. Dan pelapor dugaan penyimpangan dana hibah tersebut adalah gabungan beberapa LSM yang ada di Bumi Blambangan.

Dimana letak dugaan penyimpangannya? Tahun 2016 lalu, PCNU telah menerima dana serupa dari Pemda Banyuwangi senilai Rp 12,8 miliar. Satu tahun berikutnya, yakni tahun anggaran 2017 kembali mendapat gelontoran dana hibah dari Pemkab Banyuwangi Rp 16,9 miliar. Di sinilah letak dugaan penyimpangan itu karena dinilai melanggar Permen Mendagri No. 14 Tahun 2016 yang melarang ormas keagamaan menerima aliran hibah secara berturut-turut atau tiap tahun.[]

Sumber: Jawapos

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here