Oleh: Fuji Pratiwi, Elba Damhuri

Wakaf memiliki potensi besar dalam membantu pengembangan perekonomian nasional. Arab Saudi kini membentuk lembaga semacam perusahaan untuk meningkatkan peran bank wakaf dalam perekonomiannya. Bangladesh terus memperbesar peran Bank Wakaf agar kesenjangan dan ketimpangan ekonomi bisa dikurangi.

Kampus legenda dan tertua di dunia, Universitas Al-Azhar, menunjukkan betapa wakaf memainkan peran penting dalam dunia pendidikan, dengan memberikan hasil yang maslahat bagi seluruh dunia. Kampus-kampus lain di barat pun seperti Harvard, Oxford, Cambridge, dan lain-lainnya muncul dari pola kerja ekonomi seperti wakaf.

Badan Wakaf Indonesia (BWI), potensi wakaf tanah saja di atas Rp 370 triliun, sementara wakaf tunai Rp 180 triliun. Ini belum termasuk menghitung potensi wakaf tanah yang masih belum muncul, yang bisa mencapai Rp 2.000 triliun.

Benar, Wakaf berevolusi dari aktivitas sosial, keagamaan, menjadi kegiatan ekonomi seperti membangun jalan, jembatan, menggarap lahan pertanian, perkebunan, hingga perdagangan. Seperti kata Presiden Joko Widodo (Jokowi), ada potensi besar yang bisa digali dari wakaf ini.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) kini mulai menjadikan wakaf –atau dalam bahasa sehari-hari berupa pemberian harta (tanah maupun uang) untuk diambil manfaatnya bagi kepentingan umat– sebagai program prioritas pembangunan ekonomi.

Wakaf produktif menjadi menu utama Pemerintah Jokowi dalam mengangkat derajat kaum miskin menjadi lebih baik, mereka yang tidak punya menjadi produktif, dan perekonomian bergerak dari bawah. Bank wakaf pun dibentuk OJK, sementara BI membangun Waqaf Core Principles bersama BWI.

Kehadiran Bank Wakaf Mikro diyakini dapat meningkatkan inklusi keuangan. Masyarakat, khususnya pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM) akan mudah mendapat permodalan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, bank wakaf mikro bisa menyelesaikan masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan perbankan. “Karena, kalau mau pinjam ke bank harus punya agunan dan administrasi bertumpuk-tumpuk baru bisa ke bank,” kata Presiden saat meresmikan bank wakaf mikro di Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya, akhir pekan lalu.

Perbankan mengenakan bunga yang cukup besar kepada debitur. Sedangkan, bank wakaf mikro hanya mengenakan biaya operasional dan biaya adiministrasi sebesar tiga persen per tahun. Sehingga, pinjaman modal dengan jumlah kecil bisa didapat masyarakat melalui bank wakaf mikro ini.

“Kalau ada ibu-ibu mau pinjam Rp 2 juta, silakan ke Bank Wakaf ini, entah untuk mengembangkan usaha rumah tangga atau untuk tambahan modal kerja, membuka kiosnya itu yang dilayani bank wakaf,” kata Jokowi.

Pendirian Bank Wakaf Mikro di pesantren bertujuan agar para santri bisa belajar mengelola perbankan. Sehingga, apabila Bank wakaf mikro tumbuh besar, ekonomi umat dapat berjalan dengan baik.

Bank Wakaf Mikro juga menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya mengurus para pemodal besar yang ada di perbankan konvensional. “Saya juga ingin mengurusi yang kecil-kecil meski nanti kantornya kecil tidak apa-apa, modalnya juga kurang lebih Rp 8 miliar tidak apa-apa,” katanya.

OJK telah mengeluarkan izin kepada 20 lembaga Bank Wakaf Mikro di lingkungan pondok pesantren. Hingga awal Maret 2018, dari 20 Bank Wakaf Mikro yang merupakan proyek percontohan telah disalurkan pembiayaan kepada 2.784 nasabah dengan total nilai pembiayaan sebesar Rp 2,45 miliar.

Pembiayaan diberikan tanpa agunan dengan nilai maksimal Rp 3 juta dan margin bagi hasil setara tiga persen. Selain itu, disediakan pelatihan dan pendampingan serta pola pembiayaan yang dibuat per kelompok atau tanggung renteng.

Lembaga tersebut tidak diperkenankan mengambil simpanan dari masyarakat karena memiliki fokus pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan disertai pendampingan usaha. Lembaga ini juga berstatus sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang diberi izin dan diawasi oleh OJK.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, Bank Wakaf Mikro tersebar di berbagai daerah, seperti di Cirebon, Bandung, Ciamis, Serang, Lebak, Purwokerto, Cilacap, Kudus, Klaten, Yogyakarta, Surabaya, Jombang, dan Kediri.

Wimboh mengatakan, mengembangan Bank Wakaf Mikro di lingkungan pesantren diharapkan dapat mendukung pengembangan ekonomi syariah yang berkesinambungan dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mampu mengurangi ketimpangan dan kemiskinan.

“Keberadaan Bank Wakaf Mikro ini juga merupakan komitmen besar OJK bersama pemerintah untuk terus memperluas penyediaan akses keuangan masyarakat, khususnya bagi masyarakat menengah dan kecil,” katanya.

Bank ini diharapkan bisa menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat yang belum terhubung dengan lembaga keuangan formal, khususnya di lingkungan pondok pesantren. Saat ini, jumlah pondok pesantren mencapai lebih dari 28 ribu pondok pesantren di berbagai penjuru Tanah Air.

Peluncuran Program Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri di Surabaya merupakan yang kedua kalinya dihadiri langsung oleh Presiden setelah sebelumnya juga meresmikan Bank Wakaf Mikro KHAS Kempek Cirebon. “OJK akan terus mendorong program bank wakaf mikro ke pesantren-pesantren lainnya agar diperbanyak jumlahnya dan diperluas cakupannya sesuai arahan Presiden,” ucap Wimboh.

Program ini diresmikan Presiden Joko Widodo bersama OJK pada Oktober tahun lalu. Tujuan dibentuknya Bank Wakaf Mikro untuk menurunkan tingkat ketimpangan dan kemiskinan melalui penyediaan akses keuangan. Sekaligus, pendampingan usaha bagi masyarakat dan usaha mikro kecil.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah serta dilakukan secara produktif.

Dalam penjelasan Pasal 43 ayat (2) disebutkan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengann syariah.

Dengan program wakaf produktif ini, pemerintah tidak hanya membuka akses keuangan kepada masyarakat yang selama ini sulit berhubungan dengan lembaga keuangan. Langkah ini juga akan memberikan dampak terhadap kenaikan pendapatan masyarakat, meningkatkan daya beli, membuka lapangan kerja, dan membuka akses infrastruktur di daerah-daerah yang selama ini tidak mendapat akses jalan atau jembatan yang layak.

Lebih makro lagi, jika OJK, BI, BWI, dan Presiden Jokowi mampu mengoptimalkan potensi wakaf yang mencapai ribuan triliun ini, ketergantungan Indonesia atas utang, baik dalam negeri maupun luar negeri bisa dikurangi. Bank wakaf mampu menyediakan dana umat untuk pembangunan infrastruktur mulai dari yang kecil di desa-desa, hingga yang besar-besar, yang menjadi penghubung antarwilayah.

[ROL]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here