Pada 1-10 Februari 2018 lalu, tiga partai Islam–PAN, PKB, dan PKS–diundang Partai Komunis Tiongkok (PKT) mengunjungi negara Tirai Bambu tersebut. Wartawan Republika, Nasihin Masha, ikut diundang dalam perjalanan tersebut. Berikut ini laporannya.

A Hakam Naja, dari Partai Amanat Nasional (PAN), dengan lugas bertanya: “Orang banyak menilai bahwa Tiongkok adalah negeri dengan dua sistem atau one country two systems.”

Maksudnya, secara politik menggunakan sistem komunisme, tetapi secara ekonomi menerapkan sistem kapitalisme. Hakam mengajukan pertanyaan itu saat berdialog dengan Dirjen International Department of the Communist Party of China (IDCPC), Yuan Zhibing, Kamis (8/2), di Beijing.

Pertanyaan itu tak dijawab dengan narasi langsung, tetapi dengan memberikan ilustrasi. “Saat Amerika Serikat dilanda krisis beberapa waktu lalu, mereka menggelontorkan dana dalam jumlah besar ke Wall Street. Kami justru menggelontorkan dana itu ke sektor pertanian. Nilainya 600 triliun yuan,” katanya.

Dengan jawaban itu ia hendak membantah penilaian bahwa negeri itu menganut dua sistem. Mereka tetap negara dengan satu sistem, sistem komunis.

Jika merujuk pada pernyataan Presiden Tiongkok, Xi Jinping, one country two systems itu merujuk pada Tiongkok daratan dan pulau-pulau yang dulunya dikuasai Inggris dan Portugal, yaitu Hong Kong dan Makao, yang kemudian dikembalikan lagi ke Pemerintah Tiongkok.

Bahkan, dalam hal ini termasuk juga Taiwan. Tiongkok daratan tetap dengan sistem komunis, sedangkan pulau-pulau itu tetap dengan sistem kapitalis. Jadi, one country two systems itu tidak merujuk pada situasi di Tiongkok daratan.

Dalam menghadapi krisis seperti yang dijelaskan Zhibing, Tiongkok memiliki cara yang berbasis pada sistem, budaya, dan potensi nasionalnya. Kini, Tiongkok menjadi kekuatan ekonomi dunia yang mulai mengancam dominasi negara-negara Barat.

Namun, Zhibing tak sependapat jika Tiongkok akan segera menggeser dominasi Amerika Serikat. “Teknologi kami masih ketinggalan 50 tahun dibandingkan dengan Amerika Serikat,” katanya.

Memang dari GDP, Tiongkok mulai berupaya mengejar Amerika Serikat. Saat ini (2017) GDP Tiongkok 12,25 triliun dolar AS. Di bawah Xi Jinping, terjadi lonjakan luar biasa. Saat dia naik menjadi presiden pada akhir 2013, GDP Tiongkok baru mencapai 8,56 triliun dolar AS.

GDP per kapita Tiongkok pada 2017 adalah 8.836 dolar AS. Sedangkan, GDP Amerika Serikat pada 2017 adalah 19,739 triliun dolar AS. Tiongkok menempati urutan kedua setelah AS.

Namun, GDP hanya salah satu faktor. Masih banyak faktor lainnya, seperti sains dan teknologi, industri, dan sumber daya manusia. “Secara rata-rata, dengan menghitung semua faktor, kami mungkin tertinggal 20 tahun dibandingkan dengan Amerika Serikat,” ujar seorang diplomat Tiongkok.

Kongres ke-19 PKT pada Maret 2017 lalu, Tiongkok sudah memancangkan target pada 2020 sudah tak ada lagi orang miskin. Lalu pada 2035, Tiongkok menjadi negara modern dan pada 2050 Tiongkok menjadi negara yang kuat, makmur, demokratis, dan indah. Itulah tekad mereka. Untuk itu, mereka membuat rencana aksi yang terukur, sistematis, dan terstruktur.

Saat ini, orang Tiongkok sedang gandrung dengan frasa “Chinese Dream”, seolah hendak menyaingi American Dream. Xi Jinping pertama kali menggunakan frasa Chinese Dream pada 29 November 2012, hanya setengah bulan setelah ia terpilih menjadi sekjen PKT.

Memang pidatonya yang pertama sebagai sekjen partai, ia sama sekali tak menyebutkan frasa itu. Saat itu, ia fokus pada visinya tentang “karakteristik orang Tiongkok” (baca edisi besok–Red). Frasa Chinese Dream itu ia ucapkan saat pidato pada pameran yang diberi judul “Jalan Menuju Pembaruan” (The Road to Rejuvenation).

Presiden Xi mengaitkan Chinese Dream dengan tahun-tahun yang dinilai bersejarah, seperti 5.000 tahun peradaban Tiongkok, 100 tahun kelahiran RRT (2049), dan 100 tahun kelahiran PKT (2021). Namun, apa sebenarnya Chinese Dream?

“Setiap orang harus memiliki satu cita ideal, ambisi, dan mimpi. Kita semua sekarang bicara tentang Chinese Dream,” kata Xi. Menurutnya, apa yang dikerjakan seseorang hanya tercapai jika negara dan bangsa melakukan hal yang sama.

Chinese Dream itu sendiri ia sebut sebagai negara Tiongkok yang modern, sejahtera, kuat, demokratis, unggul dalam budaya, dan harmonis. “Hal itu dicapai pada 2049,” ujarnya. Sedangkan tahun 2021, Tiongkok baru mencapai negara sejahtera pada tingkat moderat.

Li Ye, deputi Ditjen Luar Negeri Pemerintah Otonom Ningxia, mengenang masa-masa sulit saat dia kecil. “Makan harus berbagi dan berhemat. Sulit sekali makan enak,” kata master kebijakan publik lulusan Australia National University tersebut. Keluarganya sangat miskin, dan kenyataan itu merupakan keadaan umum masyarakat Tiongkok saat itu.

“Anda pasti tak menemuinya,” katanya menengok ke Chenchen Zhang, koleganya yang masih belia. “Ya, saya tak menemuinya,” ujar Chenchen.

Apakah Chinese Dream akan tercapai? Seperti kata Yuan Zhibing, perjalanan itu masih jauh. Apakah akan gagal? George Friedman, seperti tertulis dalam bukunya, The Next 100 Years, meramalkan, Tiongkok akan menghadapi tuntutan otonomi daerah. Tiongkok adalah negeri komunis yang serbaterpusat. Namun, seiring meningkatnya kesejahteraan dan pendidikan, maka akan muncul tuntutan kebebasan.

Pada masa lalu, Tiongkok diguncang aksi demonstrasi besar-besaran di lapangan Tiananmen pada 1989. Mahasiswa menuntut demokratisasi. Rezim saat itu bertindak tegas. Ada yang menyebutkan sekitar 3.000 orang mati. Belajar dari tragedi itu, Tiongkok melakukan reformasi. Tiongkok menjadi lebih terbuka.

Apalagi sejak muda Deng Xiaoping–pemimpin Tiongkok saat itu–terkenal dengan pernyataannya bahwa tak peduli kucing hitam atau kucing putih, yang penting bisa menangkap tikus. Dari reformasi itu muncul penilaian bahwa Tiongkok adalah one country two system.

Friedman meramalkan ke depan tuntutan perubahan seperti pada 1989 itu tak lagi dari pusat, tapi akan datang dari daerah. Selain itu, kebijakan pembatasan kelahiran untuk mengerem laju pertumbuhan penduduk, Tiongkok akan menghadapi problem aging population–jumlah penduduk tuanya makin besar dan jumlah penduduk usia produktifnya makin berkurang.

Menuanya usia rata-rata penduduk Tiongkok juga dipicu oleh usia harapan hidup yang makin panjang. Semua itu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada 1987, persentase penduduk usia produktifnya mencapai 63,8 persen. Sedangkan, persentase penduduk yang berusia di atas 65 tahun hanya 4,2 persen.

Karena itu, pertumbuhan ekonomi dalam kurun 1987 hingga 2007 rata-rata 10 persen. Nah, pada 2025 nanti, persentase penduduk yang berusia 65 tahun ke atas sudah mencapai 14 persen. Atas dasar itu, berdasarkan estimasi OECD, pertumbuhan ekonomi Tiongkok akan turun menjadi 6,6 persen pada periode 2011-2030 dan menjadi 2,3 persen pada periode 2030-2060.

Dampak tuntutan otonomi daerah akan ditentukan oleh seberapa kuat pemerintah pusat, maka aging population akan ditentukan oleh inovasi teknologi dan efisiensi kelembagaan. (Pengolah: fitriyan zamzami).

[ROL]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here