Sukmawati Soekarnoputri berjalan usai konferensi pers di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Rabu (4/4). Dalam konferensi pers tersebut Sukmawati Soekarnoputri menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh umat Islam terkait puisinya yang kontroversial. Republika/Putra M. Akbar

Oleh: Chandra Purna Irawan, SH.,MH. [Ketua Eksekutif Nasional BHP KSHUMI]

Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono mengatakan bahwa pihaknya berencana melakukan pendekatan restorative justice terkait kasus puisi Sukmawati Soekarnoputri. Kasus ini sebelumnya dilaporkan oleh dua pelapor sekaligus atas dugaan adanya penistaan terhadap agama Islam.

Sumber >> http://nasional.republika.co.id/…/p6p1va409-restorative-jus…

Menanggapi hal diatas, saya akan memberikan tanggapan hukum sebagai berikut:

1]. Restorative Justice bisa dilakukan jika pelaku dan korban bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut, misalnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur bisa diterapkan konsep restoratif justice.

2].Sementara dalam tindak pidana penodaan agama, Tidak perlu harus dibuktikan ada kelompok orang yang dirugikan karena delik penodaan agama bukan ditujukan untuk melindungi kepentingan individu melainkan melindungi agama dan keyakinan atau keimanan masyarakat agar tercipta ketentraman dan kedamaian (religionsschutz theorie).

3]. Jika penegak hukum tetap ingin menerapkan Restorative Justice pada kasus dugaan penodaan agama, bagaimana cara melakukan mediasi terhadap yang menjadi “korban” adalah agama Islam dan warga negara yang beragama Islam. Apakah MUI atau Ormas lain memiliki kewenangan untuk mewakili umat islam dan agama Islam sebagai “korban”?!.

4]. Penegak hukum menyatakan “ Jika LP dicabut, maka terbuka ruang untuk diversi dengan mengacu pada restorative justice” . Kebijakan tersebut bertentangan dengan konsepsi negara hukum. Penodaan agama adalah delik biasa dan delik formil yang tidak mengenal korbannya orang.

5]. Didalam Konsep Crime Control Model yaitu mengacu pada nilai yang menitik beratkan aspek perlindungan pada kepentingan masyarakat luas. Negara dalam hal ini aparat penegak hukum wajib melindungi kepentingan agama dari setiap tindakan yang merendahkan, menghina dan mencemarkan ajaran agama.

Wallahu a’lam bishawab

Jakarta, 7 April 2018.

[Telegram]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here