Ilustrasi ibadah umrah

Ombudsman telah melakukan serangkaian pemeriksaan terkait kasus penipuan umroh oleh Penyelenggara Perjalanan Umroh (PPIU) PT. Amanah Bersama Ummat Tours (Abu Tours). Dari pemeriksaan tersebut, Ombudsman menemukan ada empat maladministrasi yang dilakukan Kementerian Agama dan satu maladministrasi yang dilakukan Kementerian Pariwisata.

Anggota Ombudsman RI Ahmad Suaedy mengungkapkan, maladministrasi yang dilakukan Kementerian Agama menyangkut tidak kompeten, pengabaian kewajiban hukum, penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang.

“Sementara, ditemukan satu maladministrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata yaitu pengabaian kewajiban hukum,” ungkap Suaedy di gedung Ombudsman, Jakarta pada Selasa (17/04/2018).

Ahmad Suaedy mengatakan, rangkaian pemeriksaan yang Ombudsman lakukan berdasarkan banyaknya korban calon jamaah yang gagal berangkat umroh dan laporan masyarakat korban Abu Tours serta Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Dia juga mengungkapkan bahwa sebelumnya pada tahun 2017 Ombudsman telah mengeluarkan saran kepada Kemenag terkait kasus penipuan dan gagal berangkat calon jamaah umroh sebanyak 56 ribu jamaah dengan dana yang hilang sekitar Rp 830 miliar.

“Meskipun Kementerian Agama telah menindaklanjuti sebagian saran Ombudsman dengan keluarnya PMA Nomor 8 tahun 2018, namun penipuan dan kasus gagal berangkat ternyata terulang kembali di PT. Abu Tours dengan jumlah korban yang lebih besar yaitu sebanyak 86 ribu jamaah dengan penggelapan dana sebesar Rp 1,8 triliun,” papar Suaedy.

“Hal tersebut juga terjadi di PPIU lainnya misalnya di PT. Solusi Balad Lumampah jumlah korban mencapai 12.645 jamaah dan di PT. Hanien Tour sejumlah 58.862 jamaah,” lanjutnya.

Ombudsman kemudian menjelaskan empat maladministrasi yang dilakukan Kementerian Agama dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan ibadah umroh.

“Pertama Kementerian Agama tidak kompeten, misalnya tidak efektifnya pengawasan yang dilakukan terhadap kinerja PPIU sehingga banyak jamaah umroh yang gagal berangkat dan tidak dapat memperoleh penggantian biaya dari PPIU,” ujar Suaedy.

Sedangkan yang kedua, Kementerian Agama melakukan pengabaian kewajiban hukum karena lambat memberikan sanksi terhadap PPIU yang gagal memberangkatkan jamaah, penipuan, dan penggelapan dana jamaah.

Selain itu, terjadi juga praktik maladministrasi berupa penyimpangan prosedur dengan membiarkan transaksi antar calon jamaah dengan PPIU tanpa kontrak tertulis yang dapat merugikan calon jamaah umroh.

“Kementerian Agama juga melakukan penyalahgunaan wewenang, misalnya dengan memberikan kesempatan kepada Abu Tours untuk memberangkatkan calon jamaah secara ilegal setelah izinnya dicabut dengan penambahan biaya bagi calon jamaah umroh,” kata Ahmad Suaedy.

Selain pada Kementerian Agama, Ombudsman juga menemukan satu maladministrasi yang dilakukan Kementerian Pariwisata. Maladministrasi tersebut berupa pengabaian hukum dengan tidak melakukan pengawasan terhadap pengajuan izin baru Biro Perjalanan Wisata (BPW) di Dinas Pariwisata Kabupaten dan Kota.

“Ombudsman menemukan banyak BPW yang berani menyediakan layanan paket Ibadah Haji dan Umroh dengan mengabaikan persyaratan untuk menjadi PPIU yaitu harus sudah berdiri minimal 2 tahun,” tutur Suaedy.

Atas temuan maladministrasi tersebut, Ombudsman mengeluarkan saran kepada Kementerian Agama dan Kementerian Pariwisata untuk melakukan moratorium pendaftaran ibadah umroh selama dua bulan dan melakukan audit menyeluruh terhadap semua PPIU.

“Mereka harus melakukan tindakan korektif. Banyak langkah perbaikan yang harus dilakukan oleh Kementerian Agama untuk memperbaiki penyelenggaraan ibadah Umroh,” kata Suaedy.

Ombudsman juga mengusulkan agar Kementerian Pariwisata melakukan pengawasan terhadap Dinas Pariwisata di setiap Kabupaten dan Kota dalam hal pendaftaran dan pengajuan izin baru sebagai BPW.

“Selain itu Ombudsman juga mengusulkan agar kepolisian secara aktif melakukan penyelidikan atas dugaan adanya keterlibatan dan conflict of interest terhadap oknum-oknum di Kementerian Agama,” pungkas Suaedy.[]

Sumber: Kiblat.net

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here