Sumatra Utara (Sumut) menduduki peringkat kedua sebagai provinsi dengan pengguna narkoba terbanyak di Indonesia. Posisi ini menempatkan Sumut tepat berada di bawah ibu kota DKI Jakarta.

Hal itu disampaikan Deputi Pemberantasan BNN RI, Irjen Arman Depari saat diskusi dengan tema ‘Narkoba Perang Zaman Now’ di Medan, Jumat (11/5). Arman menyebutkan, pada 2015 lalu, peringkat kedua ditempati oleh Kalimantan Timur. Namun, kini, Sumut menggeser provinsi tersebut. “Saat ini, di Sumut sangat pesat untuk peredaran narkoba. Kini, Sumut sudah peringkat kedua di Indonesia untuk pengguna narkoba,” kata Arman.

Arman mengatakan, saat ini, ada sekitar 2,2 persen dari 262 juta penduduk Indonesia yang menggunakan narkoba. Dalam sehari, ada 37 hingga 40 orang meninggal sia-sia karena penyakit yang ditimbulkan oleh narkoba.

Sepanjang pantai timur Sumatra, dia mengatakan, menjadi daerah yang paling rawan peredaran narkoba. Mulai dari Aceh hingga Lampung. Hal ini disebabkan masih banyak ‘pelabuhan tikus’ yang menjadi sasaran masuknya narkoba dari luar negeri.

“Sasaran yang paling besar, daerah transit yang paling banyak, adalah Sumut, karena banyaknya pelabuhan ilegal dan juga pengawasan di garis pantai kita yang relatif lemah. Selain itu, Sumut juga salah satu daerah yang dekat dengan Malaysia. Karena narkoba itu kan mayoritas berasal dari luar negeri,” kata Arman.

Dia menyebutkan, selain Sumut, saat ini, para bandar narkoba juga mulai memasuki kota pelajar, seperti Yogyakarta. Hal ini menunjukkan bahwa para bandar itu semakin ingin merusak generasi bangsa. “Bahkan saat ini Jogya yang dikenal sebagai kota pelajar sudah menduduki peringkat ke tujuh di Indonesia untuk peredaran narkoba,” ujar dia.

Arman pun mengajak semua pihak untuk ikut bergandengan tangan memberantas narkoba. Menurutnya, BNN sudah banyak melakukan koordinasi antar instansi. Sayangnya, instansi lain belum menjadikan pemberantasan narkoba sebagai agenda utama.

“Banyak instansi yang belum satu visi. Kami sudah berupaya untuk kerja sama, dari bea cukai, angkatan laut, kementerian kemaritiman, kementrian perikanan. Mungkin ini kelihatannya belum begitu padu, sementara BNN sendiri tidak punya peralatan lengkap. Apalagi BNN walaupun sekarang menjadi leading sector, tetapi belum menjadi central of command,” kata Arman.[]

Sumber: Republika

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here